Jadikan SNM-PTN Kesempatan Kedua

Detik menegangkan dirasakan peserta UMB menjelang pengumuman. Dan bila nomor ujian tak ada di barisan angka pengumuman, kekecewaan pasti menghinggapi. Namun SNM-PTN setidaknya akan menjadi pelipur lara.



Telepon di ruangan Kepala Biro Akademik dan Pembantu Rektor (PR) I Unhas hampir tak pernah berhenti berdering, Kamis (22/5). Pegawai dari kedua ruangan itu bergantian menjawab deringan telepon. Ada banyak pertanyaan dari para orang tua calon mahasiswa mengenai proses serta persyaratan pendaftaran ujian masuk di Unhas.
Karena tahun-tahun sebelumnya, Unhas belum pernah menyelenggarakan penyaringan mahasiswa baru seperti Ujian Masuk Bersama (UMB). Banyak orang yang berminat kuliah di kampus merah masih belum akrab dengan prosedur UMB yang dibuka pada 27 Mei hingga 4 Juni ini. Banyak calon mahasiswa dan orang tuanya penasaran dengan adanya UMB dan meminta penjelasan lebih lanjut ke bagian akademik Unhas.
Sejumlah sosialisasi belum juga memberikan informasi yang cukup bagi pelajar di tingkatan SMA yang telah megikuti Ujian Akhir Nasional (UAN). Hardiyanti misalnya. Siswa asal Sinjai ini mengaku bingung akan mengikuti UMB atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNM-PTN). Hardiyanti khawatir tentang biaya awal saat melakukan pendaftaran ulang. “Jangan sampai biaya masuk melalui UMB lebih besar daripada mahasiswa yang diterima melalui SNM-PTN,” ungkapnya.
Menjawab kekhawatiran itu, PR I Prof Dadang A Suriamihardja menjamin tidak ada perbedaan biaya masuk dari keduanya. Tidak ada uang pangkal bagi yang lulus UMB. Sama saja bayarannya, seperti pembayaran spp, lulusan UMB dan SNM-PTN.
Bedanya hanya pada biaya pengambilan formulirnya yang selisih 25 ribu. Dimana formulir UMB sedikit lebih mahal daripada SNM-PTN. PR I menambahkan bahwa UMB ini terselenggara untuk menjaring bibit unggul lokal. Sebab dalam UMB, persaingan hanya terbatas pada lima universitas sedang SNM-PTN lebih dari 50 universitas. Dadang menambahkan bahwa peluang masuk lewat UMB lebih besar daripada SNM-PTN. Kuota yang tersedia pada UMB yaitu 70 persen, sementara SNM-PTN hanya sebesar 30 persen. Itu belum mutlak, karena tetap akan mengacu pada standarisasi kualitas.
Masalah lain juga muncul berkaitan UMB. Banyak kerisauan seperti saat mendaftar UMB belum memiliki Surat Tanda Kelulusan (STK). Lantas bagaimana kalau lulus UMB tapi tidak di UAN? Saat ini diutarakan ke Dadang, ia mengatakan bagi siswa yang tidak lulus UAN dan dia lulus UMB, tetap diberikan kesempatan untuk ikut ujian paket C di sekolahnya. Setelah itu, baru bisa mendaftar ulang jika dinyatakan lulus.
Pelaksanaan UMB khusus di Makassar hanya dilaksanakan oleh Unhas kerjasama dengan empat universitas di luar Sulawesi. Seperti Universitas Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah. Dengan kerjasama itu, peserta UMB tidak hanya bisa mendaftar di Unhas. Akan tetapi, mereka juga bisa memilih dari empat universitas tersebut.
Menanggapi pelaksanaan UMB perdana di Unhas, pakar pendidikan asal UNM Dr H M Arifin Ahmad MA mengatakan bahwa sistem penerimaan mahasiswa baru seperti UMB sangat bagus. Terutama dalam hal menjaring bibit unggul lokal. Arifin yang juga menjabat PD I Fakultas Ilmu Pendidikan UNM menambahkan bahwa sistem ini bisa saja diikuti universitas lain di Makassar jika terbukti sukses dalam pelaksanaannya. Aryanto Abidin, mahasiswa Jurusan Perikanan 2001 turut memberikan, “Dari sisi kesempatan untuk masuk perguruan tinggi, UMB bagi saya lebih bagus. Kedua, tidak bisa dipungkiri bahwa universitas mencari tambahan dana dari faktor lain. Bayangkan kalau peserta UMB yang mendaftar sekitar lima ribu lalu yang diterima hanya dua ribu. Selisih biaya pendaftaran itulah yang menjadi tambahan dana bagi universitas. Tapi, ini jauh lebih bagus ketimbang universitas menaikkan SPP mahasiswa. Ke depannya juga akan kita lihat, apakah UMB ini tidak ada pengaruhnya pada SPP mahasiswa,” tanggapnya
Sabtu-Minggu (7-8/6) yang lalu, tes UMB telah dilangsungkan. Amirah, peserta UMB itu terlihat kurang berseri saat keluar dari ruangan ujiannya di SMUN 1 Makassar, Minggu (8/6). Pelajar asal Luwu Timur ini pesimis akan lulus UMB. Menurutnya soal yang dikerjakannya pada UMB tahun ini terasa sulit. Tapi jika tidak lulus UMB, ia masih menyimpan harapan untuk bisa lulus di SNM-PTN yang diadakan 2-3 Juli mendatang.
Sebuah kabar burung tersiar pula sekaitan SNM-PTN. Konon yang ikut UMB tidak lagi dibolehkan mendaftar SNM-PTN. Kabar itu segera ditampik PR I. “Peserta yang tidak lulus melalui UMB, masih mempunyai peluang masuk Unhas melalui SNM-PTN,” terangnya. Inilah kesempatan kedua yang dibuka Unhas. Tapi berbicara peluang tentunya makin tipis. Selain sisa kuota yang tinggal 30 persen, juga harus bersaing dengan peserta yang mendaftar dari 50 lebih universitas di berbagai penjuru Indonesia.
Hry/ Ayh

Selanjutnya!

Demi Kualitas, Satu Pintu Ditutup

Peminat reso akan masuk pintu gerbang yang sama dengan calon mahasiswa Repa. Ini sengaja diberlakukan agar kualitas alumni Reso bisa menyamai alumni Repa.



Program ekstensi telah berganti nama menjadi reguler sore (Reso). Awalnya program ini ditujukan untuk para pekerja yang ingin mengenyam pendidikan pada Strata Satu Unhas. Makanya aktivitas perkuliahan dilangsungkan di malam hari. Reso juga diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang tidak lulus pada Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Oleh karena itu, dibuatlah mekanisme penerimaan mahasiswa baru pada program Reso melalui tes khusus diluar SPMB.
Reso dan reguler pagi (Repa) berbeda dalam banyak hal. Di antaranya seperti yang telah disebutkan, yaitu mulai dari waktu perkuliahan hingga mekanisme penerimaan. Bahkan setoran biaya perkuliahannya pun jauh berbeda. Repa yang hanya menghabiskan ratusan ribu persemesternya, sedangkan Reso bisa bermain jutaan. Yang bisa mengikuti tes Reso tentunya terbatas pada orang-orang yang bisa menyanggupi setoran yang ditawarkan saja. Ini berarti seleksinya tidak seketat Repa.
Perbedaan inilah yang membuat sebagian orang beranggapan alumni program Reso sulit dipertanggungjawabkan dari segi kualitas. Meskipun status mereka saat lulus tidak berbeda dengan alumni Repa. Dekan Fisip Deddy Tikson Phd menuturkan satu contoh kasus, “pernah ada kasus di salah satu fakultas, alumninya melamar pekerjaan. Lantas tidak diterima karena diketahui ia lulusan program Reso.”
Untuk memperbaiki hal tersebut, Pembantu Rektor (PR) I Prof Dadang A Suriamihardja menawarkan solusi. Yaitu dengan mengubah mekanisme penerimaan di Reso. Jika sebelumnya melalui tes tersendiri, sekarang melalui UMB (Ujian Masuk Bersama) dan SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Dimana calon mahasiswanya diurutkan berdasarkan peringkat kelulusan. Peringkat dibawah batas kuota akan ditawarkan untuk masuk ke program Reso.
Tawaran PR I ini disambut baik oleh Dekan Fisip. “Saya setuju dengan mekanisme yang ditawarkan itu. Karena setidaknya ini lebih baik dari sebelumnya. Penerimaan mahasiswa melalui program Reso selama ini tidak mencerminkan kualitas,” ujar Deddy. Terkait itu, nada setuju juga datang dari Dekan FKM Prof Dr Fenni Hadju. “Kita akan ikuti format yang akan diambil Senat Universitas. Tidak ada masalah mengenai itu. Dari segi kualitas, kita akan berhati-hati,” tukasnya.
Tawaran tersebut telah disampaikan dan direkomendasikan ke Rektor. Hanya tinggal menunggu Surat Keputusan agar mekanisme baru ini bisa diselenggarakan tahun ini. Namun hal ini juga menuai sedikit hambatan, mengingat penerimaan mahasiswa baru yang sudah di depan mata. Sementara itu seluruh fakultas masih berada dalam ketidakpastian mengenai penerimaan mahasiswa Resonya. Fisip sendiri sudah memilih bersikap tegas dengan tidak membuka program Reso pada tahun ini.
“Dalam rangka penertiban itu, Fisip untuk tahun ini tidak membuka penerimaan Reso,” ujar Deddy. Meski begitu, ada hal baik dari mekanisme baru ini. Setidaknya mahasiswa Reso dan Repa akan masuk pada pintu gerbang yang sama yaitu pintu masuk seleksi nasional, SNMPTN. Peminat Reso pun harus membuang jauh anggapan bahwa dirinya akan diberi pintu masuk yang mudah hanya dengan membayar lebih.

Reso Nyaris Dihapuskan
Menumpuknya mahasiswa S1 membuat Unhas berencana menghapus program Reso. ”Unhas ini kan akan menjadi Research University, jadi kalau bisa populasi S1 jangan terlalu besar. Oleh karena itu, Reso sudah pasti akan out,” ujar PR I Prof Dadang A Suriamihardja. Besarnya populasi bisa dilihat dari rasio perbandingan dosen dengan mahasiswa yang tidak seimbang. Rasio idealnya antara lain 1:13. Sementara di FKM misalnya, rasio sudah hampir mencapai 1:20.
Walaupun Dadang berpikir demikian, beberapa fakultas masih mengharapkan program Reso tetap ada. Misalnya Fakultas Teknik, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ekonomi. Menurut Dekan FKM, program Reso sangat dibutuhkan oleh calon mahasiswa dari daerah-daerah yang jauh dari Makassar. “Yang paling esensial, kita mau membantu calon mahasiswa dari daerah terpencil yang sulit berkompetisi di seleksi nasional,” terangnya.
Hingga saat ini, keputusan untuk melanjutkan atau tidak program Reso masih menjadi otonomi fakultas. “Kita tidak bisa mendesak fakultas untuk melepas Reso karena itu otonomi fakultas,” ujar PR I. Meski Reso tetap ada, bagaimanapun Unhas harus tetap berupaya mempertahankan kualitas lulusannya. Kualitas akan baik jika terdapat keseimbangan rasio antara dosen, mahasiswa serta fasilitas.
Suk/ Ayh

Selanjutnya!

Mengurai Kenaikan Harga BBM

Pemerintah kembali menaikan harga Bahan Bakar Minyak. Berbagai cara ditempuh masyarakat untuk menyiasati beban kenaikan harga. Bagaiaman civitas akademika Unhas menaggapinya?



Terhitung Sejak 24 Mei 2008, pemerintah resmi menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebijakan diambil berdasarkan pertimbangan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) harus diselamatkan akibat kenaikan harga minyak dunia. Sebagai kompensasi kebijakan, pemerintah salah satunya membuat program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dengan BLT, pemerintah berharap, warga miskin yang selama ini hidup dengan subsidi BBM, tak terbebani dengan kenaikan harga minyak.
Kebijakan pemerintah oleh sebagain besar kalangan, hanya akan meningkatkan beban ekonomi masyarakat miskin. BLT, yang bernominal seratus ribu rupiah perbulan dinilai tak akan berpengaruh besar mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin. Selain itu, belajar pada kasus 2005, distribusi BLT tak optimal. Banyak warga miskin tak terdata sebagai penerima BLT. Kriteria yang sangat mendasar tentang siapa yang harus menerima BLT tak jelas.
Tosef Dairi (60) misalnya. Warga beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan (PK) VIII ini tak tercatat sebagai penerima BLT. Padahal, penghasilannya sebesar Rp 600 ribu per bulan tak cukup memenuhi kebutuhan tujuh anggota keluarganya. Kamis (24/5) lalu, Tosef mendatangi kantor pos cabang Tamalanrea bermaksud mendapatkan BLT. Namun, pegawai kantor pos menolaknya. Alasannya, Tosef tak tercantum sebagai penerima BLT. Tentu saja lelaki yang berprofesi penjaga toko di jalan Bawakaraeng ini kecewa. Kenaikan harga BBM akan semakin menambah beban ekonomi keluarganya. Ditemui ketika keluar dari kantor pos, Tosef mengaku pasrah dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
Terlepas optimal tidaknya distribusi BLT, sebagian besar kalangan berpendapat, langkah pemerintah menaikkan harga BBM tak akan berdampak positif. Prof Dr Muhammad Yunus Zain, MA, dosen Fakultas Ekonomi Unhas mengharapkan, pemerintah perlu secepatnya mencari strategi tepat guna memperbaiki perekonomian rakyat. Jika tidak, jumlah masyarakat miskin akan melonjak tajam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawsesi Selatan, jumlah penduduk miskin di Makassar sejak 2006 sekitar 86,15 atau 7,04 persen. Jumlah ini diperkirakan terus meningkat sejalan meningkatnya harga BBM.
Salah satu strategi yang ditawarkan Yunus, pemerintah memberlakukan distribusi pendapatan. Masyarakat berpendapatan tinggi dipotong untuk meningkatkan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Upah buruh juga sebaiknya dinaikkan. “Ini cuma salah satu strategi mempebaiki perekonomian nasional, meski cara ini agak berat dilaksanakan. Intinya, pemerintah perlu mencari terobosan-terobosan tepat untuk memperbaiki perekonomian rakyat,” ucap Muhamad Yunus.
Terkait BLT, Muhamad Yunus berpendapat, anggaran BLT lebih tepat dialihkan untuk mengoptimalkan sektor kehidupan yang lain, seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan memaksimalkan bidang pendidikan dan kesehatan, kualitas kehidupan masyarakat terdorong meningkat.
Bagi Nuvida Raf, SSos, MA, dosen Sosiologi Unhas, kenaikkan harga BBM secara sosial berpotensi menjadi tindak kekerasan kolektif. BBM adalah kebutuhan vital masyarakat. Pada tingkat di mana kebutuhan mulai sangat sulit dipenuhi, masyarakat mudah terdorong melakukan kekerasan. Perempuan menurut Nuvida Raf merupakan pihak yang paling merasakan dampak kenaikan harga BBM. Pasalnya, kebutuhan keluarga terutama pangan, ditangani perempuan. “Kita berharap, kenaikan harga BBM tak menyulutkan emosi kolektif, terutama yang bersifat spontan,” ucap Nuvida.
Tingkat harga yang melambung sampai 100% atau lebih dalam setahun menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang, sehingga masyarakat cenderung menyimpan aktiva mereka dalam bentuk lain. Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi. Tingkat inflasi relatif tinggi merupakan hal yang dapat merugikan perekonomian. Yaitu dapat berdampak melambatnya perkembangan produksi.
Di pihak lain, inflasi juga dibutuhkan oleh produsen untuk dapat merangsang perkembangan penawaran barang dan jasa. Laju inflasi kota Makassar dengan adanya kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak terlihat kelompok komoditas yang sangat berpengaruh adalah angkutan. Kelompok komoditas tersebut selama tahun 2001-2004 terjadi inflasi rata-rata sekitar 8,3 persen, melonjak dengan drastis menjadi 40,59 persen pada tahun 2005, baru pada tahun 2006 mengalami penurunan 6,60 persen.
Tin/Din

Selanjutnya!

No 679/TahunXXXIV/Akhir Februari 2008

Lembaran Hilang di Buku Panduan

Buku Pedoman Unhas 2006 berganti nama menjadi Buku Panduan. Bukan hanya itu, bukunya pun semakin tipis.



Rosoani Amir diam-diam merasa heran. Saat hendak mencari beberapa informasi di Buku Panduan, mahasiswi Fakultas Kedokteran 2007 itu tak menemukan daftar silabus matakuliah yang akan diprogramkannya pada semester ini. Ia semakin merasa aneh, karena setelah membandingkan dengan Buku Pedoman Unhas 2004 milik kakaknya, ‘kitab suci’ mahasiswa Unhas kepunyaannya itu ternyata lebih tipis.
Buku panduan hanya memiliki 170 halaman, sementara Buku Pedoman sebanyak 334 halaman. Lembaran kurikulum akademik di semua fakultaslah yang raib. Selain itu, semua informasinya tidak berubah dari beberapa tahun terakhir. Meski ada tambahan, seperti kalender akademik.
Tentunya bagi Rosoani, hal itu tidak adil. Apalagi, sebagai mahasiswa baru, seharusnya informasi yang diterima oleh angkatan sebelumnya sama bagi angkatan terbaru. Tidak ada yang perlu dikurangi. Padahal ia mengaku, baginya buku panduan itu sangatlah membantu dalam memahami Unhas dan juga spesifik ilmunya.
Rosoani mungkin satu di antara ribuan mahasiswa baru yang merasa kebingungan saat mencari informasi mengenai fakultasnya di buku panduan. Serasa hambar bila tak ada cantuman matakuliah selama delapan semester wajib pada Buku itu.
Mengenai hal ini, Sekertaris Tim Penyusun Buku Panduan Unhas 2007, H Massapeary SH MH menjelaskan, hal tersebut sudah dibahas dalam rapat penyusunan Buku Panduan Unhas. Tidak adanya informasi mengenai kurikulum di setiap fakultas dikarenakan adanya penyempurnaan kurikulum berbasis kompetensi dengan menerapkan sistem learning yang sementara ini digarap. Sehingga penghilangan 150 halaman itu akan lebih mengefisienkan. Meskipun isinya berkurang, namun Massapeary menganggap, itu tidak akan menghilangkan substansi yang ada pada buku tersebut.
Penggarapan kurikulum ini masih sementara berlangsung. Tengat waktunya selesainya pun belum dipastikan kapan. Karena untuk mengubah kurikulum lama menjadi kurikulum baru pastinya bukan pekerjaan mudah.
Menurut Prof Dr Dadang A Suriamiharja Pembantu Rekor Bidang Akademik, Kurikulum sebelumnya masih menggunakan kurikulum lama, makanya alangkah tidak baiknya mencantumkan kurikulum lama sedangkan kita sementara ingin menerapkan kurikulum baru.
Saat ini Unhas tengah menggarap kurikulum yang berbasis kompetensi. Dalam masa transisi untuk beralih ke kurikulum baru berbasis kompetensi, maka menurut Dadang, untuk mahasiswa angkatan 2007 kurikulumnya akan dilimpahkan di masing-masing fakultas. Ketika kurikulum yang baru sudah disusun, maka harus segera dimuat kembali. Namun untuk mencantumkan semua kurikulum di setiap program studi masih akan dipikirkan dan dipertimbangkan kembali.
”Jangan sampai kita melakukan pemborosan terutama pemborosan biaya. Memang perlu untuk informasi untuk masing-masing kurikulum program studi, namun kepentingannya untuk mahasiswa yang berbeda fakultas tidak terlalu signifikan.”Ungkap Dadang.
Penghilangan ratusan halaman ini pastinya turut mengurangi penggunaan anggaran percetakan. Hal ini diakui pula oleh Dadang. Karena sumber dana Buku Panduan berasal dari iuran awal Mahasiswa baru yang tidak tidak jauh berbeda dari tahun kemarin. Kelebihan dana percetakan tersebut menurut salah satu Guru Besar Mipa itu akan bisa dialokasikan ke bidang lain. Misalnya untuk mendukung dana BSS, seperti pelatihan hingga terselenggarakannya BSS. Atau PMB, yang penyelenggaraannya membutuhkan dana lebih besar.
Dari data yang diperoleh dari Kepala Bagian Perlengkapan Unhas, anggaran Buku Panduan Unhas untuk tahun 2007 sebesar Rp 69.500.000. Dengan jumlah oplah lima ribu eksamplar, dan biaya pereksamplarnya yakni senilai Rp 13.900.
Sebagai orang yang wama mengenai percetakan, Ahmad K Kepala Bagian Umum Percetakan Sulawesi melihat buku panduan itu termasuk murah. Apalagi melihat kualitas dari cetaknya yang ia yakin tidak berasal dari percetakan manapun di Makassar.
Meskipun demikian, ajang penggrapan kurikulum itu membuat mahasiswa baru 2007 merasa dianaktirikan. Meskipun niat penghilangan lembaran ini baik, tetap saja ada yang menjadi korban. Ita/Mch

Selanjutnya!

Masih Menjadi ‘Ayam Jantan’ dari Timur

Meski sempat memendam kekecewaan lewat pemeringkatan yang diberikan Dikti. Unhas kembali naik peringkat lewat majalah Globe Asia.


Sering baca koran atau buka website Unhas? Kalau sering, mungkin sivitas akademika sudah tahu jika Unhas menjadi urutan ke-7 dalam sepuluh PTN terbaik di Indonesia versi Globe Asia. Padahal Agutus lalu, Unhas tidak masuk 50 besar universitas terbaik Indonesia versi Dikti karena kesalahan pengiriman data. Namun, pemeringkatan Globe Asia menunjukkan kemajuan terhadap salah satu misi yang dicanangkan Rektor Unhas saat ini, yakni untuk mencapai world class.
Globe Asia edisi perdana yang menempatkan Unhas pada urutan ke-7, cukup memberi kesan positif bagi Rektor Unhas. “Ini merupakan sebuah prestasi yang patut dibanggakan. Globe Asia menilai apa yang ada di Unhas. Indikator yang dapat ditarik adalah banyak persyaratan menuju world class dan Unhas sudah memiliki hal tersebut,” ungkap Prof Idrus Paturusi. Senada dengan Idrus, Pembantu Rektor Bidang Kerjasama Dr Dwia Aries Tina menilai bahwa masuknya Unhas di urutan ke-7 patut disyukuri. Dan ini merupakan tantangan bagi Unhas agar dapat lebih maju lagi, tambahnya.
Mengutip dari tempointeraktif.com, publisher majalah bisnis berbahasa Inggris ini adalah seseorang yang cukup dikenal di Sulawesi Selatan yaitu Tanri Abeng. Dan target distribusi Globe Asia adalah negara-negara Asia. “Globe Asia akan menjadi sumber informasi bagi pelaku bisnis Indonesia untuk negara Asia,” ujar Tanri Abeng pada tempointeraktif.com di Jakarta, 22 Januari lalu.
Tak ada peninjauan langsung. Seperti Dikti ataupun Webbo Matrik, pun proses penilaian yang dilakukan Globe Asia, hanya menghimpun data yang diperoleh melalui website ataupun berkutat pada informasi hasil riset. Sebagaimana diakui Rektor ataupun PR IV bahwa selama ini tidak ada konfirmasi oleh Globe Asia. Bedanya, penilaian majalah ini mengedepankan infrastruktur kampus. Pun memasukkan Fakultas Kedokteran (FK) dan Fakultas Hukum (FH) dalam kriteria penilaian. Kriteria untuk kualitas seperti ratio/ perbandingan mahasiswa/ pengajar atau jumlah mahasiswa asing serta ditambah riset dan jurnal, hanya dibobot 16 persen. Dan untuk 16 persen itu, Unhas memperoleh poin yang rendah. Sedang untuk kuantitas, kapasitas serta kualitas kediaman dan asrama kampus, Unhas menduduki posisi ke-2, di bawah Institut Teknologi Surabaya (ITS).
Poin maksimal untuk semua kriteria baik fasilitas dan kualitas adalah 440. Sedang poin 259 yang diperoleh Universitas Hasanuddin, membawanya berada di bawah Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Bandung , Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjajaran, dan Universitas Airlangga. Dan dari sepuluh PTN itu, hanya Unhas yang berasal dari kawasan Indonesia Timur. Sebagai PTN favorit di Indonesia Timur. Maka, wajarlah jika nama ‘ayam jantan’ disandang Unhas.
Pemberitaan ini membawa angin segar untuk Unhas khususnya dalam bidang kerja sama. Menurut Dwia, dengan ini mitra Unhas akan lebih aktraktif untuk menjalin kerjasama sebab Unhas mempunyai kualifikasi yang baik. Pendapat serupa dilontarkan oleh Dekan Fakultas Hukum Prof Dr H Syamsul Bachri. Menurutnya peluang kerja sama di Unhas akan terbuka lebar. Dan hal ini dapat menguntungkan kedua belah pihak baik Unhas maupun stockholder (pemegang saham, red) yang ikut di dalamnya.
Unhas juga melihat peluang pasar yang bisa ditimbulkan dari pemberitaan Globe Asia. Dwia berpendapat bahwa saat ini saja, Unhas sudah menjadi pilihan utama untuk kawasan Indonesia Timur. Tanpa pemberian peringkat itupun, Unhas sudah kewalahan menampung minat mahasiswa yang sangat tinggi. Namun, Dwia memiliki harapan besar, bahwa adanya pemberitaan ini maka minat pasar akan semakin bertambah. Sehingga Unhas dapat menjadi pilihan Universitas favorit di Indonesia dan bersaing di luar negeri.
Kritikan dari ITS
Mengutip posting-an dari sebuah blog, Rektor ITS Prof Probo justru merasa aneh terhadap pemberian peringkat yang dilakukan Globe Asia. Meski ITS menduduki peringkat ke-8 Top 10 Public Universities (PTN), Probo mengeritik majalah tersebut lewat sebuah posting internet, Senin (11/02). Keanehan itu melihat naiknya Universitas Pelita Harapan (UPH) dengan poin 356 mengalahkan beberapa PTS terkemuka di Indonesia seperti Trisakti (263) dan Atmajaya (243). Selain itu, poin yang diperoleh UPH hanya berada satu tingkat di bawah UI (366) mengalahkan PTN favorit seperti UGM (338), ITB (296), IPB (283), Unpad (282), Unair (279), Unhas (259) ataupun ITS (258).
Webbo Rank periode Juli 2007, memasukkan UGM dan ITB dalam ranking ke-12 dan ke-13 se-Asia Tenggara. Bahkan Universitas Petra yang oleh Globe Asia menduduki posisi terakhir Top 10 Private Universities (PTS), namun oleh Webbo Rank ditempatkan dalam ranking 49 se-Asia Tenggara. Tak ada kelas ranking untuk UPH, padahal Webbo Rank adalah sistem pemeringkatan dunia yang dianggap paling sederhana. Keanehan lain misalnya memberi bobot yang sangat tinggi bagi fasilitas kampus dan bukan kualitas. Selain itu, masuknya FK dan FH dalam penilaian, merugikan posisi seperti institusi pertanian atau teknologi yang memang tidak memiliki fakultas tersebut.
UPH dan Globe Asia yang ada dalam naungan satu grup, yakni Grup Lippo, dianggap telah melakukan kebohongan publik. Utamanya bagi orangtua dan eksekutif sebagai target pasar. Bagi Probo, ini adalah fenomena dimana pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, dijadikan komoditas untuk menaikkan status sosial pemilik untuk meraup keuntungan besar. Dalam posting-an itu, ditulis bahwa di tangan pesulap bisnis, maka pendidikan dikelola dengan kesan gaya hidup, bukan cerminan gaya kualitas.
Sri/ Ayh

Selanjutnya!

Berbenah Menuju Sistem Multimedia

Unhas akan menerapkan suatu sistem yang dinamakan Sistem Informasi Manajemen. Realisasinya tengah berjalan tetapi belum disosialisasikan ke mahasiswa.


Minggu kedua Januari lalu, di lantai dasar perpustakaan pusat, samping ruangan Bimbingan dan Konseling, tepatnya di ruangan P3KI, dipadati 40 lebih pegawai administrasi. Dalam rangka mempersiapkan Unhas menjadi universitas terpadu berbasis multimedia, sekarang ini tengah diupayakan pembangunan, pengembangan dan penerapan sistem informasi yang nantinya akan menggeser proses input data secara manual menjadi otomatisasi. Tiap-tiap fakultas mengirimkan tiga orang perwakilan untuk pengenalan sistem baru tersebut.
Sistem yang dinamakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) ini merupakan program kerjasama Unhas dengan IM-HERE untuk universitas dan INHERENT. Penerapan sistem tersebut dimaksudkan akan mempermudah memperoleh informasi yang diinginkan baik dari universitas maupun tiap-tiap fakultas.
SIM ini sudah pernah dibangun pada tahun 2002 dengan bantuan hibah dari proyek TPSDP. Namun, bantuan ini belum cukup untuk melengkapi sistem tersebut. Proyek ini berjalan kembali sejak ada bantuan dari Bank Dunia (IM-HERE) yang memberikan serta melengkapi sistem yang telah ada sebelumnya. IM-HERE disini bertindak sebagai pelanjut dan pengembang dari program INHERENT sebelumnya.
Kesiapan Unhas menuju universitas berbasis multimedia hingga kini masih dalam tahap pengembangan sistem. Fasilitas jaringan yang tersedia saat ini berupa; koneksi internet simetri (uplink dan downlink) dengan kapasitas 256 Kbps dari rektorat dan beberapa koneksi lainnya yang telah dilanggan oleh berbagai fakultas dan jurusan. Termasuk koneksi downlink sebesar 9 Mbps dari School of Internet (SOI) yang diselenggarakan oleh WADE Japan, serta koneksi tertutup (intranet) untuk Global Development Learning Network (GDLN) dari Bank Dunia.
Fasilitas-fasilitas itu nantinya akan diintegrasikan dengan dana IM-HERE untuk pemanfaatan seluas-luasnya oleh PTN dan PTS. IM-HERE B2A diperuntukkan untuk perbaikan manajemen mutu universitas, sebagai persiapan BHP, yang menggunakan total dana 3,9 Milyar, saat ini sedang dikembangkan oleh masing-masing fakultas.
Diharapkan penerapannya dapat terealisasi dalam waktu dekat. Dekan Teknik Prof Dr Ir H M Saleh Pallu MEng ketika ditemui diruangnya, menyatakan optimis bahwa pada semester awal tahun 2008 nanti, SIM sudah dapat diterapkan di Fakultas Teknik. Lebih lanjut, Saleh menambahkan bahwa upaya yang tengah dilakukan masih sebatas penginputan data yang dilakukan dengan kombinasi antara manual dan otomatis.
Berbeda dengan Saleh, Drs M Hasbih MSc selaku Ketua Divisi Sumber Daya Manusia untuk Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) beranggapan lain. Menurutnya, pengembangan SIM ini telah siap untuk diterapkan. Tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) Rektor. “Bulan Februari ini diharapkan SK telah turun, jadi sistem ini sudah bisa diterapkan oleh universitas dan masing-masing fakultas,” ujarnya.
Hasbih menambahkan bahwa dalam penerapan sistem ini, mahasiswa tidak perlu khawatir. Nantinya sistem ini tidak lagi menggunakan jaringan hotspot melainkan dengan menggunakan fiber optic. Ini akan dipasang dari PTIK ke tiap-tiap fakultas. Sehingga tak akan ditemukan kendala untuk mengakses atau meng-input data yang dibutuhkan, meski hampir semua mahasiswa, dalam waktu yang bersamaan, juga mengakses hal yang sama.
Sistem berbasis multimedia ini sangat mendukung kesiapan Unhas menjadi universitas terpadu yang memiliki pencatatan aset yang jelas. “Menjadi universitas terpadu bukanlah suatu hal yang mudah”, ujar PR I Prof Dadang A Suriamiharja. Ia juga berharap agar sistem ini dapat dengan cepat terealisasi sehingga memudahkan perolehan informasi yang dibutuhkan. Meski demikian, Unhas tetap bercita-cita menjadi salah satu universitas terpadu yang sifatnya sehat. Dan pencatatan informasi ke dalam sebuah sistem database menjadi hal terpenting sebagai langkah awal penerapan sistem ini.
Kesiapan Unhas menerapkan SIM boleh jadi sedang menginjak proses akhir. Namun, sebagian besar mahasiswa masih tidak mengetahui sistem baru yang rencananya sudah siap diterapkan ini. Mardiansyah misalnya. “Saya tidak pernah mendengar bila nantinya di Unhas akan diterapkan sebuah sistem informasi baru yang dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa”, ujar mahasiswa FKM angkatan 2007 tersebut. Rizal, mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP angkatan 2005 pun menyatakan hal serupa. Menurutnya, pihak fakultas belum pernah mengadakan sosialisasi dengan sistem ini.
Ini memaksa Hasbi kembali angkat bicara. Menurutnya, sistem ini bukannya tidak ingin disosialisasikan kepada mahasiswa. Akan tetapi, bila sistem telah siap dan SK sudah keluar, barulah proses sosialisasi kepada mahasiswa dilakukan. “Bila sistem belum layak diterapkan dan pengenalannya sudah dilaksanakan ke seluruh mahasiswa maka akan timbul kerancuan. Selain itu, proses penyelesaian sistem ini pun dapat terhambat dan tidak dapat berjalan sesuai harapan”, tandasnya. Hasbih melanjutkan bahwa sosialisasi penerapan sistem ini nantinya diambil alih oleh masing-masing fakultas. Jadi, fakultaslah yang nantinya bertanggung jawab atas sosialisasi sistem baru ini.
Fia/ Ayh
.

Selanjutnya!

Unhas Perang Lagi

Mahasiswa universitas terbesar di Indonesia timur, Universitas Hasanuddin (Unhas), tawuran lagi Selasa (26/2) pukul 14.15 wita. Tawuran ini dipicu oleh pemukulan yang terjadi pada Kamis (14/2) di Balai Prajurit M Jusuf saat mahasiwa Teknik Unhas menggelar malam inaugurasi.

Selanjutnya!

‘Rantai Karbon’ Menggantung Mahasiswa

Peniadaan semester pendek pada beberapa fakultas menyebabkan keberadaan nilai C tak bisa diulang. FISIP misalnya, mahasiswanya mulai merasakan pengaruh kebijakan itu.

Pelataran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) siang itu (04/02), tengah diramaikan mahasiswa yang sedang berbincang-bincang. Diantaranya, ada yang sementara membicarakan mata kuliah yang diambilnya pada semester akhir 2007/2008. Dua mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional 2005, Nur Amaliyah Mardiyanti dan Suryani, misalnya. Masalah menimpa diri Nur, teman Suryani. Nur cukup terganggu dengan nilai C yang didapatnya. Makanya, Ia mencoba mengulang nilai C-nya itu. Namun, Nur tak menyangka kalau aturan di FISIP tidak dibolehkan mengulang nilai C.
”Hal ini tak hanya dialami Nur saja. Masih ada tujuh teman seangkatannya yang juga mengulang nilai C,” ujar Suryani. Peniadaan semester pendek merupakan pemicu sebagian mahasiswa mengulang nilai C-nya pada semester panjang. Nilai C memang sering menjadi masalah bagi mahasiswa. Terlebih bagi mereka yang memiliki banyak nilai C yang lazim diberi istilah ‘rantai karbon’ oleh mahasiswa. Betapa tidak, nilai C adalah nilai kelulusan tetapi di sisi lain memengaruhi IPK jadi lebih rendah, utamanya mereka yang lekat dengan ‘rantai karbon’.
Sedangkan dalam buku panduan akademik, tertera Surat Ketetapan Rektor Nomor 1067/J04/P/2003 Pasal 30 tentang Pemberian Nilai Hasil Belajar, yang menjelaskan bahwa nilai C pada program Diploma dan Sarjana sebenarnya dapat diulang, dengan ketentuan: (i) telah melulusi sekurang-kurangnya 84 SKS untuk program Diploma III dan 110 SKS untuk program Sarjana dengan IPK<3,00; (ii) diulang pada mata kuliah yang disajikan di Semester Pendek; (iii) hanya diulang satu kali. Berkaitan dengan adanya otonomi fakultas, aturan tersebut boleh jadi melenceng. Bahkan, penyelewengan aturan dilakukan sejumlah mahasiswa karena aturannya menjadi samar-samar.
Otonomi fakultas, misalnya peniadaan semester pendek, menyebabkan beberapa fakultas tak membolehkan pengulangan nilai C. Ini tentunya memberatkan sebagian mahasiswa yang sangat ingin mengulang nilai C. Namun, ada juga fakultas yang memberi kelowongan bagi mahasiswanya untuk mengulang nilai C pada semester panjang. Bisa tidaknya pengulangan nilai C tergantung dengan kebijakan ataupun karakteristik di tiap fakultas. Dua alasan mengapa mahasiswa ingin mengulang nilai C-nya pada semester panjang baik dilakukan sesuai aturan maupun tidak. Pertama, adanya peniadaan semester pendek di fakultasnya. Kedua, tidak semua mata kuliah dapat diprogramkan pada semester pendek karena terkadang sangat tergantung pada jumlah pesertanya.
Sementara itu, Pembantu Dekan Bidang Akademik FISIP Dr Muh Kausar Bailusy MA menjelaskan, bahwa aturan untuk pengulangan nilai C sudah tertutup bagi mahasiswa FISIP. Hal ini mulai diterapkan semenjak kepengurusan Dekan FISIP Dr Deddy T Tikson MSc. Alasannya, nilai itu sudah merupakan nilai kelulusan yang tak perlu diulang lagi. Berkaitan dengan peniadaan semester pendek, menurut Kausar, fakultas memang punya wewenang untuk tidak ikut dengan aturan resmi universitas. Itu dilakukan melalui kesepakatan yang dibangun bersama lewat rapat senat fakultas.
Pertimbangan peniadaan semester pendek di FISIP bahwa kebanyakan mahasiswa, yang seyogianya mengulang nilai pada semester pendek, malah dimanfaatkan untuk mengambil mata kuliah baru yang belum diprogramkan dan menjamin dirinya pasti lulus. “…tapi kebijakan ini dengan kata lain tidak akan membunuh sekitar 600 jumlah mahasiswa FISIP,” ujar Kausar. Tetapi, semester pendek akan tetap dibuka di FISIP bagi mahasiswa yang ingin KKN dan memperbaiki nilai karena terancam Drop Out.
Berbeda dengan adanya pelarangan di FISIP, Fakultas Pertanian (Faperta) lain lagi. Di Faperta, aturan tentang pengulangan nilai C dipertegas lagi dengan menempel aturan itu dalam bentuk lembaran pengumuman. ”Soalnya banyak mahasiswa yang kurang memerhatikan aturan akademik ini, atau mungkin juga disebabkan karena mereka kurang membaca,” tutur PD I Faperta Ir Yunus Musa MSc.
Unhas hapuskan SP
Agenda penyelenggaraan aturan baru baik menyangkut peraturan nilai dan semester pendek (SP) tengah digodok. Ini direncanakan lewat pergeseran proses pembelajaran melalui Rencana Strategis (Renstra) Unhas 2004/2005 yakni perubahan dari Instructional Based Learning menjadi Student Center Learning (SCL).
Pembantu Rektor I Prof Dadang Suriamiharja menanggapi bahwa dalam masa transisi menuju teaching ke learning berdampak kepada model pembelajaran dan aturan yang diterapkan fakultas belum seragam. Maka untuk menyeragamkan aturan akademik, efek dari SCL, SK Rektor tahun 2003 itu sedang dalam penggodokan. Nantinya, aturan dalam panduan akademik sebelumnya akan banyak berubah. Rencananya, tahun 2008 ini hasilnya akan diketahui.
Dadang menyebutkan satu contoh. Terkait diterapkannya SCL, di seluruh fakultas, SP akan dihapuskan. Sebagai pengganti SP nanti akan ada remedial test. Sistem ini hanya memberi pengulangan ujian bagi mahasiswa dan tanpa dipungut biaya. Alasan, remedial test lebih meringankan mahasiswa. Selain itu, IP mahasiswa juga boleh jadi meningkat karena pemberian nilai hasil belajar akan berubah menjadi 4,5 dan 3,5 ataupun nilai minus A serta minus B. Namun, menurut Dadang itu masih dalam perencanaan.
Bagi PD I Peternakan Prof Dr Ismartoyo MAgr, hal tersebut dikatakan sebagai sebuah langkah bagi universitas untuk memberi atmosfir baru bagi akademik Unhas. Dan Ismartoyo berharap, bila aturan itu sudah dibuat, agar secepatnya sistem itu punya pedoman aturan, dan tidak mengambang lagi seperti sekarang.
Tin/ Ayh

Selanjutnya!

FKM Lahirkan Lagi Satu Konsentrasi

Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) membuka konsentrasi baru yaitu Manajemen Rumah Sakit (MARS) untuk Strata Satu (S1). Meski sudah mencapai tahap akhir, nyatanya konsentrasi tersebut belum dibuka awal tahun ini.

“Di rumah sakit, yang harus dibenahi yakni SDM, bagian pengelola yaitu Farmasi atau Logistik, dan pemuasan pelanggan RS,” ujar Kepala Konsentasi MARS Drs Syahrir A Pasinringi saat ditemui Jumat lalu (1/2). Inilah salah satu alasan mengapa MARS akan dibuka bagi program S1 FKM. Selain itu, ada hasil penelitian mengungkapkan bahwa minimal 6 orang dari masing-masing rumah sakit dibutuhkan tenaga ahli pada level menengah  di bidang Manajemen Rumah Sakit. Jadi, diperkirakan sebanyak 1932 jumlah tenaga profesi ini dibutuhkan oleh lebih kurang 322 rumah sakit di seluruh Indonesia.
Berangkat dari semua hal itu, akhirnya pihak FKM mulai merancang suatu wadah yang dapat menghasilkan alumni muda yang mampu mengisi ruang tersebut. Hingga diperkenalkanlah Manajemen Rumah Sakit (MARS). Senada dengan itu, beberapa waktu lalu (sekitar tahun 2001/2002) diterima surat yang berasal dari Jepang. Lebih kurang isinya berarti seperti ini: “...jadi untuk mengelola suatu rumah sakit maka dibutuhkan tenaga yang ahli pada bidangnya.” Inilah yang kemudian menginspirasi sejumlah pengajar di FKM membuat konsentrasi baru yang diberi nama Manajemen Rumah Sakit.
Pun Syahrir menambahkan bahwa Manajemen Rumah Sakit ini dibuka bagi S1 karena kebutuhan lapangan kerja rumah sakit. Beberapa alumni kami -lulusan program Pasca Sarjana yang disebut Magister ARS- yang sekarang bekerja di rumah sakit membutuhkan tenaga ahli alumni S1. Selain itu, Syahrir percaya bahwa Manajemen Rumah Sakit akan diminati kalangan mahasiswa karena mampu bersaing.
PR I Prof Dr Dadang Suriamiharja pun menambahkan, bahwa mendirikan konsentrasi baru di fakultas harus melihat kebutuhan mahasiswa. Apakah konsentrasi ini diminati dan sesuaikah dengan kebutuhan masyarakat. Lewat tekat yang kuat, melalui tahun demi tahun dengan proses yang panjang, pun tak jarang menghadapi kendala, akhirnya membuahkan hasil juga. Jumat, tepatnya 2 November 2006, FKM menerima Surat Keputusan tentang dibukanya konsentrasi baru ini. Tak semudah membalikkan telapak tangan, pun proses yang dilaluinya menghabiskan waktu tiga tahun. Keluarnya SK kemudian disambut hangat para pendiri MARS diantaranya, Prof Dr dr M Alimin Maidin MPH, Dr dr Noer Bahry Noor MSc, Drs Syahrir A Pasinringi MS, Fridawaty Rivai SKM MARS, dr A Indahwaty Sidin, dan M Yusran Amir SKM MPH.
MARS untuk S1 bukanlah termasuk ’barang baru’ di FKM. Sebelumnya, program yang serupa tujuan dengan pembentukan MARS ini telah dibuka pada program Pasca Sarjana (S2) FKM yang sekarang dinamakan Magister Administrasi Rumah Sakit (MARS/Magister ARS). Program Magister ARS telah memiliki alumni sebanyak 101 orang. Sedangkan untuk program D3, rencananya akan dibuka berbarengan program S1 di tahun 2008. Meski kesiapannya sudah mencapai tahap akhir, konsentrasi untuk S1 ini belum dibuka oleh FKM pada tahun ini. Padahal sejauh ini, sosialisasi sudah dilakukan baik media cetak dan online. Informasi dapat dilihat di website resmi Unhas. Ini dilakukan dengan harapan MARS sudah bisa dibuka tahun ini.
Kurangkah peminat MARS ini? Tidak. Konsentrasi untuk S1 dengan syarat memasuki semester 4 itu, ternyata mahasiswa semester akhir angkatan 2006 pada tahun ajaran 2007/2008 banyak yang tertarik. Mereka -yang memasuki semester 4- itu rencananya mengambil pilihan konsentrasi MARS mengawali tahun 2008 ini. Akan tetapi berkasnya harus dikembalikan karena ditunda pembukaannya. “Seandainya MARS sudah dibuka, saya pasti memilihnya. Tetapi, tahun ini belum dibuka,” sesal Farida, mahasiswa FKM angkatan 2006. Bahkan, beberapa waktu lalu, sekitar 60 pelajar dari Irian Jaya dan 20 pelajar asal Maluku mengirimkan daftar nama yang akan mendaftar program khusus MARS. “Karena belum buka, maka semuanya dibatalkan,” tambah Syahrir.
Pihak MARS bingung atas ketidakjelasan belum dibukanya MARS mengawali tahun ini. “Kami (Pihak MARS, red) tidak tahu menahu mengapa? Tapi ini perintah dari PD I, alasannya karena ini keputusan Senat FKM,” ujar salah satu staf Akademik MARS. Sedang PD I saat dikonfirmasi sedikit berkomentar. ”Konsentrasi MARS memang diperuntukkan untuk tahun ajaran 2008/2009 (mahasiswa angkatan 2007 yang memasuki semester 4, red). Lagipula pada saat mahasiswa angkatan 2006 masuk, itu belum diprogramkan,” tegas Dr Ridwan M Thaha MSc. Berdasarkan penjelasan Ridwan, konsentrasi MARS yang merupakan bagian dari program Kesehatan Masyarakat (KESMAS), baru akan dibuka mengawali tahun 2009 bagi mahasiswa semester akhir angkatan 2007.
Akibatnya, MARS untuk S1 mengalami kekosongan jadwal. Padahal tahun ini, semestinya ruangannya sudah disibukkan agenda perkuliahan ataupun kegiatan akademik lainnya. Pun pendiri MARS telah mencoba berbagai upaya agar MARS bisa dibuka sedini mungkin. Termasuk dengan membiayai segala operasional kerja MARS dengan saling kongsi. ”Untuk biaya pembelian meja di ruangan ini pun berasal dari para dosen-dosen. Kami (pendiri-pendiri MARS, red) menjadi konsultan kesehatan di luar dan mendanainya sendiri. Tak sepersen pun didapatkan pendanaan dari fakultas,” tukas Syahrir.
Menanggapi itu, Dadang menilai seharusnya di FKM memiliki sumber dana yang dialokasikan untuk konsentrasi baru itu. Namun tak sekadar mendanai sendiri, upaya lain juga telah dilakukan pendiri MARS, misalnya menyiapkan pengasuh ataupun para tenaga pengajar yang ahli di bidangnya baik yang berasal dari FKM sendiri maupun dokter-dokter yang bekerja di berbagai instansi kesehatan.
Ina/ Ayh

Selanjutnya!

Menilik Perjalanan dan Sentuhan BSS

BSS mengalami peningkatan jumlah peserta setiap tahun. Namun, masih banyak sivitas akademika yang tak merasakan pengaruhnya serta mempertanyakan evaluasinya.

Seorang pemuda terlihat berjalan tergesa-gesa menelusuri koridor Fakultas Hukum (FH) yang telah ramai dipenuhi mahasiswa, Selasa pagi (22/01). Maklum, perawakannya yang tinggi dan besar membuatnya lebih menonjol dan berbeda dengan mahasiswa lainnya. Ia khawatir terlambat dalam mengikuti program pelatihan Basic Study Skill (BSS). Mahasiswa baru FH ini mengenakan seragam hitam putih dan jas almamater merah yang menjadi kebanggaan Unhas. Itulah salah satu syarat peserta pelatihan BSS. Dan hukumnya wajib bagi seluruh peserta.
BSS menjadi satu kunci atau prasyarat bagi mahasiswa Unhas untuk sarjana. Ini diwajibkan bagi mahasiswa angkatan 2006 hingga peserta BSS selanjutnya. Apabila belum lulus, maka bukan hanya pria tinggi besar itu, tetapi seluruh mahasiswa Unhas yang diwajibkan mengikuti program ini tidak bakalan bisa mencicipi gelar S1. Tak ada ampunan dari pihak universitas. Tidak tanggung-tanggung, peserta yang kehadirannya kurang dari 80 %, tidak kebagian sertifikat kelulusan.
Sejak pertama diberlakukan pada tahun 2004 dan selanjutnya diujicobakan lagi tahun 2005. Dr Rafiuddin Syam ST MEng selaku Instruktur BSS mengaku bahwa BSS mengalami perkembangan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Menurut pria kelahiran Tahuna ini, peningkatan dan perkembangan BSS dapat dilihat dari pertambahan jumlah peserta setiap tahunnya. Pun pengorganisasian dan materi-materi yang diberikan jauh lebih kompleks dari tahun-tahun sebelumnya. “Program ini sangat bermanfaat karena mahasiswa diajarkan manajemen diri dan cara menghilangkan sifat prokrastinasi atau kegemaran mengulur-ulur waktu,” tandasnya.
Meski dianggap mengalami banyak kemajuan. Banyak kalangan sivitas akademika belum mengetahui sejauh mana pengevaluasian dan tingkat keberhasilan program itu. Megawati misalnya. Mahasiswi Fakultas MIPA ini mengaku tidak tahu perihal tingkat keberhasilan BSS meski disadari ada sesuatu yang diperolehnya. “Selama ini saya melihat kalau hasil evaluasi BSS masih belum jelas,” cetusnya. Senada dengan Mega, Pembantu Dekan III FISIP Drs Abdul Gaffar Msi juga tak begitu mengikuti pengevaluasiannya. “Pihak fakultas hanya ditugaskan menjalankan program ini. Untuk masalah evaluasi dari BSS, mungkin pihak universitas yang lebih tahu,” ujar Gaffar.
Hal senada juga dilontarkan oleh Ketua Panitia Train Of Trainer BSS, Dr Tajuddin Parenta MA. Mantan Ketua Jurusan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi ini mengaku untuk hasil evaluasi BSS ia masih belum tahu betul. Pembantu Rektor III Ir H Nasaruddin Salam pun angkat bicara menanggapi hal itu. Nasaruddin mengungkapkan bahwa evaluasi program BSS ini sudah dilakukan oleh pihak universitas. Panitianya terdiri dari tim Monitoring dan tim Evaluasi Unhas. Selain itu, PR III menilai program BSS ini dapat menurunkan rasio Drop Out di tiap-tiap fakultas. Data-data hasil evaluasi menunjukkan bahwa IP dan IPK peserta BSS angkatan ke tiga meningkat dibandingkan angkatan sebelumnya. Dan jika hal ini dipertahankan maka tentu saja dapat menurunkan jumlah mahasiswa yang di Drop Out.
Tapi Mega justru meragukan bila BSS bisa banyak berpengaruh ke mahasiswa. Mega mengamati jika kecenderungan beberapa peserta BSS, hanya sekadar ikut-ikutan dan mengejar sertifikat yang dijadikan sebagai prasyarat untuk meraih S1. Sedang Tajuddin justru tidak mempermasalahkan hasil evaluasinya akan seperti apa. Baginya yang terpenting adalah bagaimana supaya dalam BSS dapat mengajarkan mahasiswa baru metode pembelajaran andragogi. Andragogi yang dimaksud adalah pembelajaran orang dewasa. Karena sebelumnya, semasa SMU atau setingkatnya, metode pembelajaran yang didapatkan adalah pedagogi atau pembelajaran anak-anak.
Bertepatan pengurusan KRS
BSS merupakan ajang mengasah soft skill bagi mahasiswa baru. Makanya, waktu pelaksanaan BSS diatur dengan mengambil jadwal diluar waktu perkuliahan. Dan pelaksanaan BSS tahun ini mengambil interval waktu, Selasa-Jumat (22-25/01). Sayangnya, pada beberapa fakultas misalnya Fakultas Teknik, pelaksanaan BSS ini bertepatan dengan waktu pengurusan Kartu Rencana Studi (KRS). Oleh karena itu, banyak peserta BSS yang meminta izin dan tidak mengikuti materi. Alasannya untuk mengurus KRS. Adapula yang harus keluar masuk dari materi BSS demi KRS mereka.
Imbasnya, tentu saja ini berpengaruh pada proses transfer ilmu antara instruktur dan peserta BSS. Ini menjelaskan bahwa pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan tidak maksimal. Sedangkan kriteria kelulusan adalah kehadiran peserta BSS mengikuti materi.
Menanggapi hal ini, PD III Fakultas Ir H Louis Santoso MSi menegaskan bahwa masalah ini bukan salah siapa-siapa dan tidak ada hak menyalahkan siapa-siapa. Menurutnya, kalaupun ada yang harus disalahkan maka sistemlah yang harus disalahkan. “Ini seharusnya menjadi pembelajaran penting untuk ke depannya. Bagaimana supaya dapat menererapkan sistem yang lebih baik,” ujar Louis penuh harap.
Ags/ Ayh

Selanjutnya!

Merajut Mimpi Alumni Unhas

”Kami dari pihak Unhas berusaha agar Hard Skill dan Soft Skill mahasiswa dapat berimbang. Hal itu kami maksudkan agar Output Unhas memilki daya saing yang tinggi dan siap pakai dalam memperoleh pekerjaan,” Ir Nasaruddin Salam MT selaku Pembantu Rektor (PR) III.



Universitas Hasanuddin (Unhas) hampir tiap tahunnya mencetak ribuan sarjana. Dan tak sedikit diantara mereka menjadi pengangguran. Ketatnya persaingan dunia kerja membuat para alumni Unhas harus jeli dan pandai dalam mencari lowongan. Tak jarang dari sekian ribu mahasiswa yang telah sarjana, hanya beberapa persen saja yang diterima di beberapa perusahaan. Kondisi ini pula mendorong pihak Unhas membenah diri melalui Metode Pembelajaran Student Center Learning (SCL). Ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan hard skil mahasiswa dalam bidang akademik. Selain itu berbagai macam latihan kepemimpinan diharapkan mampu merangsang minat mahasiswa untuk berlembaga. ”Kami dari pihak Unhas berusaha agar Hard Skill dan Soft Skill mahasiswa dapat berimbang. Hal itu kami maksudkan agar Output Unhas memilki daya saing tinggi dan siap pakai dalam memperoleh pekerjaan,” ujar Ir Nasaruddin Salam MT, Pembantu Rektor (PR) III.
Disamping penguatan internal dibutuhkan pula sebuah badan yang yang mampu menjembatani alumni dan mahasiswa Fresh graduate dengan perusahaan serta instansi. Dengan begitu diharapkan informasi lowongan kerja dapat lebih cepat diterima oleh alumni. Tepatnya Selasa 13 maret 2007, dikeluarkanlah Surat Keputusan (SK) Rektor No.427/H4/O/2007. Mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis Job Placement Center (UPT JPC) yang bertugas memberikan bimbingan dan pelatihan terhadap mahasiswa tingkat akhir dan alumni mengenai taktik, strategi, serta cara melamar pekerjaan yang baik dengan mengundang pihak-pihak terkait dengan dunia kerja open house (Bursa Kerja). Kegiatan berupa pelatihan peningkatan soft skill bagi mahasiswa tingkat akhir dan alumni antara lain working skill, kewirausahaan, pelatihan motivasi, dan latihan kepemimpinan, pembangunan jaringan serta studi pelacakan di rangkai didalam program UPT .
Mengenai mekanisme pendaftaran di UPT tergantung dari pihak perusahaan yang menentukan. Terkadang pihak perusahaan ingin data diri beserta persyaratannya dikirim langsung ke kantor pusat atau malah pihak UPT sendiri yang mengirimnya. ”Kami hanya mengirimkan pengumuman kepada PD III adanya lowongan kerja, selebihnya PD III sendiri yang menginformasikan ke mahasiswa,” papar Ir M Fauzi Arifin MSi selaku ketua UPT JPC. Beberapa perusahaan pernah menggandeng UPT dalam merekrut tenaga kerja dari alumni Unhas. Diantaranya Pertamina, PT Inco, Bank Danamon, Bank Niaga, Bank Mandiri, Indosat, PT. Semen Tonasa, PT. Trakindo dan PT. Raja Garuda Mas Indonesia. Salah satu perusahaan yang mengadakan kerjasama dengan UPT yakni PT.Indosat menilai bahwa alasannya memilih Unhas karena Unhas masih patut dikatakan Universitas terbaik di Indonesia Timur, ini diungkapkan Arifuddin K selaku koordinator Human Resource INDOSAT. ”Mengenai alasan kami memilih Unhas sebagai tempat perekrutan karyawan, tidak lain karena kami masih melihat Unhas tetap menjadi universitas terbaik di Indonesia Timur,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya.
Namun di sisi lain hampir setahun usia badan ini dibentuk. Dan pelantikan kepengurusan baru dapat terlaksana bulan Oktober kemarin, itu pun kepala sub. Bagian dan jajaran divisi belum terisi. Hingga saat ini berbagai tugas dan program kerjanya belum sempat terlaksana, bahkan sosialisasi program UPT masih kurang. Tak dapat dipungkiri, keberadaan UPT JPC ini sangat penting bagi mahasiswa fresh Graduate dan alumni dalam membantu memperoleh pekerjan. Namun keberadaannya masih kurang informatif. ”Up to date info harus berimbang tidak hanya saat menjadi mahasiswa fresh gradute tetapi juga saat berstatus alumni harus terus ada,” ungkap Santi Kusumawardani salah satu alumni yang pernah menggunakan layanan jasa UPT JPC.
Fauzi Arifin sendiri memaparkan, sampai saat ini ia sendiri agak kewalahan dalam mengurusi semuanya. Untuk program kedepan dosen teknik geologi tersebut berjanji, bulan Maret nanti akan ada pelatihan bagi mahasiswa tingkat akhir kiat-kiat menghadapi wawancara, psiko tes dan bagaimana memasuki dunia kerja. Akan diadakan pula bursa kerja dan layan online berupa website, yang setiap saat dapat dikunjungi oleh mahasiswa dan alumni Unhas. Sebagai salah satu keluaran Unhas, Arif menyarankan agar pihak alumni Unhas masih harus mempersiapkan dirinya dalam memasuki dunia kerja. Sebab kelemahan alumni Unhas adalah ketidaksiapan dalam memasuki dunia kerja. ”Paling tidak para alumni-alumni Unhas memiliki pengalaman dalam dunia kerja, misalnya magang atau praktek kerja lapang (PKL) yang lebih lama,” tandasnya.
Sedangkan mengenai peran Ikatan Alumni (IKA) Unhas sendiri di dalam memberikan kontribusi bagi alumni yang ingin menapaki dunia kerja setelah keberadaan UPT, PR III menegaskan. Bahwa, kehadiran UPT JPC bukan berarti ketidakmapuan IKA mengurusi alumninya. Melainkan dengan adanya UPT ini diharapkan dapat menghubungkan alumni dengan IKA. ” Mana mungkin organisasi seperti IKA yang didalamnya penuh dengan orang-orang yang sibuk, harus mengurusi alumni Unhas yang mencari kerja, kan tidak mungkin!” imbuhnya.
Sin/ Ikb

Selanjutnya!

No. 676/Tahun XXXIV/Awal Januari 2008

Diskusi Dikekang,

Penggiatnya Mengerang

Sejumlah mahasiswa berusaha membangkitkan kembali budaya diskusi di pelataran kampus merah. Sayang sekali ruangnya masih dibatasi.

Menyusuri koridor-koridor kampus. Yang tampak hanyalah aktivitas lalu lalang mahasiswa. Sesekali mereka berkumpul untuk mengurus kepentingan akademiknya. Maka bukan tidak mungkin, mahasiswa sekarang cenderung diklaim sebagai mahasiswa 3K (Kamar, Kampus, dan Kampung). Jika mendengar cerita dosen atau orang-orang terdahulu tentang zaman mahasiswa dulu. Tentunya miris menyaksikan model mahasiswa hari ini.
Dulu, diskusi-diskusi di koridor dan pelataran kampus jauh lebih hidup. Selain itu, antusiasme mahasiswa mencari pengetahuan di luar keilmuannya sangatlah besar. Lantas, ada apa dengan wajah mahasiswa hari ini? “Mahasiswa sekarang lebih individualis dan tidak mau pusing. Kampus jadi tampak sepi,” celoteh salah seorang alumni Unhas ketika berjalan di pelataran Baruga.
Prof Dr H Amran Razak SE MSc yang juga mantan aktivis, menceritakan pengalamannya di era 1980 hingga 1990-an. Ketika penguasa menunjukkan taringnya. Mandegnya pergerakan mahasiswa merupakan hal yang lumrah terjadi. Tetapi riak-riak pergerakan mahasiswa terus bergejolak. Banyak mahasiswa yang tidak mau masuk dalam lembaga pemerintah yang terbentuk. Lahirlah kelompok-kelompok diskusi dikalangan mahasiswa. Lahirnya diskusi-diskusi tersebut mengindikasikan tersumbatnya ruang dialogis antara mahasiswa dengan pihak birokrat. Dengan kata lain, keduanya tidak berjalan mesra.
Mahasiswa sebagai agent of change dan social control. Sewajarnya menjadikan dinamika kemahasiswaan dipenuhi dengan kegiatan intelektual. Bukan hanya persoalan akademik. Tetapi diperlukan juga sikap kritis. Ini bisa diperoleh dengan bertukar pikiran seperti diskusi yang kemudian dapat memunculkan kesadaran kritis melihat fenomena yang ada. Sayangnya, budaya tersebut sudah jarang ditemukan di kampus merah ini. Hal itu dirasakan M Khairil Akbar, mahasiswa FISIP Jurusan Hubungan Internasional. Khairil beranggapan bahwa kurangnya animo berdiskusi menyebabkan sepinya aktivitas, sehingga koridor kampus tampak lengang. “Lembaga mahasiswa harusnya punya visi untuk mendorong budaya intelektual di kampus,” ungkap Ketua UKPM ini.
Meski diskusi pelataran tengah redup, sejumlah mahasiswa berupaya menerangi ruang itu kembali. Ruang dialog yang berbau agamis cukup mendapat tempat. Tetapi beberapa kali diskusi mengenai BHP yang dilakukan mahasiswa, ada saja oknum yang mencekal. Misalnya diskusi yang pernah dilakukan UKPM di pelataran Baruga nyaris dihentikan satpam dengan alasan prosedural. Kedua, pembubaran yang terjadi pada diskusi yang diadakan di pelataran Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) pada Kamis (6/12).
Merindukan ruang diskusi yang mulai menurun serta keinginan memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai wacana terkini. Maka BEM Perikanan menggagas diskusi dengan tema “Strategi Mahasiswa Menanggapi Isu BHP”. Ketika diskusi berjalan begitu hangat sekitar satu jam lebih, tanpa diduga pihak fakultas mendesak untuk menghentikan kegiatan tersebut. Pada mulanya Ketua Jurusan Perikanan ingin menyediakan ruangan untuk mereka, ia lalu menyuruh salah seorang mahasiswa untuk menghadap. Tapi tiba-tiba PD III menyuruh untuk menghentikan diskusi tersebut dengan alasan pihak BEM tidak mengkonfirmasi ke PD III bahwa akan ada pemateri Eksternal dan juga dan mengatakan pemateri tersebut berusaha memprovokasi mahasiswa.
Menurut Sasliansyah, moderator diskusi, disamping memang diskusi sebelumnya tidak memerlukan konfirmasi tentang siapa yang menjadi pemateri, alasan tersebut sangat tidak rasional dan tidak etis. Sasliansyah menganggap penjelasan yang dipaparkan oleh pemateri toh tidak untuk meracuni pikiran mahasiswa. Tetapi berdasarkan fakta yang terjadi dan penggunaan bahasanya sangat ilmiah. “Ini merupakan pelanggaran hak atas mimbar intelektual mahasiswa dan mengapa mesti dihentikan dengan cara yang tidak berbudaya,” ungkapnya.
Penuturan berbeda diutarakan oleh PD III FIKP Ir Abdul Rasyid MSi. Meski mengaku bahwa pihak BEM telah menginformasikan akan dilaksanakan diskusi. Namun ternyata pada saat diskusi berlangsung, hanya segelintir peserta dari mahasiswa Perikanan yang hadir. Inilah yang menjadi kekecewaan Rasyid. Pun dirinya menampik melakukan pembubaran diskusi atas dasar menuding pemateri sebagai provokator. ”Tidak ada instruksi bahwa mereka adalah provokator. Saya hanya memberi instruksi bahwa sebaiknya diskusi dihentikan dalam waktu sepuluh menit,” ungkapnya.
Pelarangan diskusi turut dirasakan Zulkarnaen, mahasiswa Fakultas Ekonomi. Menurutnya, pada masa rektor sebelumnya tidak ada pelarangan. Baru pada masa ini diskusi diwarnai dengan pelarangan. Seperti yang terjadi di pelataran Baruga. Baginya, campur tangan birokrasi yang terlalu mengekang kebebasan berlembaga menyebabkan minimnya budaya diskusi di kampus. Dan hal itu dapat mengacu terhadap mandegnya budaya ilmiah pada kampus bersimbol ayam jantan ini.
Usaha pembubaran diskusi yang telah dilakukan sebanyak dua kali itu seolah bertolak belakang dengan pemaparan petinggi di rektorat. Sebut saja Pembantu Rektor III Ir H Nasaruddin Salam. Ia menegaskan bahwa aktivitas intelektual seperti diskusi, tidak ada pelarangan. Nasaruddin merestui, asalkan diskusi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dan diskusinya tidak membicarakan hal yang bersifat fatal. Amran beranggapan lain. Menurutnya, di zaman ini, tidak ada lagi hal yang tabu untuk dibicarakan. Salah satu program stasiun televisi nasional bahkan mewadahi mahasiswa untuk mengkritik pemerintahan SBY. ”Kalaupun ada pelarangan saat ini, mungkin mereka menggunakan gaya orde baru,” tandas Amran.
Ita/Ayh

Selanjutnya!

Rektorat Berpaling ke Lain Hati

Setelah setahun bekerjasama dengan pihak BNI, kini rektorat mengalihkan transfer beasiswa nonswasta ke BRI. Ribuan mahasiswa yang memperoleh beasiswa PPA dan BBM pun diharuskan membuka rekening baru.

“Ada ji’ namaku di daftar?,” itulah pertanyaan yang terkadang dilontarkan oleh sebagian mahasiswa beberapa bulan terakhir. Memang, menjelang November hingga Desember, ruangan kemahasiswaan di hampir semua fakultas acap kali dikerumuni oleh mahasiswa. Pada bulan itu kepengurusan beasiswa PPA, PPE dan BBM dan beberapa beasiswa lain harus diperbaruhi lagi.
Besar harapan, dari proses pembaruan itu akan muncul nama-nama baru penerima beasiswa. Tercatat, ada 3649 mahasiswa Unhas yang mendapatkan beasiswa BBM maupun PPA setiap tahunnya. Dua beasiswa inilah yang selalu menanjak nominal rupiahnya per bulan. Untuk tahun 2008 ini saja, negara telah menganggarkan Rp 12 milyar hanya untuk PPA dan BBM di Unhas. “PPA dan BBM bertambah jumlahnya sebanyak 200 ribu rupiah per bulan, Ujar Hasanuddin staf bagian kemahasiswaan ini.
Meski begitu, di awal tahun ini, semua mahasiswa yang masuk daftar penerima beasiswa nonswasta ini telah diwanti-wanti untuk membuka nomor rekening baru di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Hal itu dilakukan sebagai persyaratan untuk mengambil kucuran beasiswa berikutnya.
Sebelumnya, dengan dalih banyaknya kendala yang ditemui saat proses pemberian beasiswa secara langsung diterapkan, maka rektorat bekerjasama dengan Bank Nasional Indonesia (BNI) menerapkan penarikan beasiswa nonswasta melalui ATM. Lebih tepatnya, rektorat memaksimalkan dwifungsi kartu mahasiswa yang juga kartu Automatic Teller Machine itu. Hal itu pun lalu disambut baik oleh sebagian besar mahasiswa, sebab tak ada lagi proses panjang untuk mendapatkan beasiswa.
Namun setelah satu tahun kerjasama itu berjalan, pihak Unhas seakan menalak pihak BNI. Dan semua urusan beasiswa nonswasta pun kini dialihkan ke BRI.
Adanya surat yang menginstruksikan perpindahan ini, membuat beberapa mahasiswa kalang kabut untuk melengkapi lagi berkas beasiswanya dengan nomor rekening baru. Alhasil, ini pun berbuah keluh, “ribet kalau mesti buka lagi, di BNI saja saya sudah memilki dua nomor rekening,” ujar Iraorismayanti mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi. Namun adapula yang menganggap perpindahan ini dengan nada berbeda. Andi Suharna Ningsih mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini misalnya, ia justru menilai dengan mengurus beasiswa di BRI akan semakin gampang dan tidak berbelit.
Menurut Dr dr Wardihan A Sinrang Pembantu Rektor II, pengalihan ini dilakukan untuk mempermudah mahasiswa, karena uang tersebut berasal dari negara melalui bank BRI, supaya cepat masuk ke rekening mahasiswa makanya diwajibkan untuk membuka rekening di BRI.
Pertimbangan waktu dan kemudahan mahasiswa dalam menerima beasiswa yang menjadi tolok ukur utama kepindahan ini. Beasiswa nonswasta masuk ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), selain itu BRI merupakan salah satu Bank rekomendasi Pemerintah. Hal ini dikarenakan BRI telah memenangkan tender di Jakarta dalam menggadang APBN.
“Penerimaan kini tidak lagi melalui perantara, dan ini lebih mengemat waktu pengiriman, lagipula beberapa kali ada rekening mahasiswa yang sudah tutup sehingga uang tersebut dikembalikan lagi ke kas negara,” tukas Wardihan.

BNI Tidak Tahu
Sebagai bank yang terbuka, siap melayani siapa saja. BRI pun akan berusaha memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada mahasiswa maupun nasabah lainnya. Selain itu, untuk jangka waktu secepatnya akan ada penambahan ATM di Unhas. “Untuk sementara, Cabang Unit kami yang terletak di UPT lantai satu Perpustakaan ini akan membantu mahasiswa khusus area kampus,” ujar Hasnawi Pimpinan Unit BRI cabang Tamalanrea.
Dalam waktu dekat ini, BRI juga akan menyiapkan loket tersendiri yang menyangkut masalah penerimaan beasiswa. Serta proses penerimaan akan dilakukan secara terjadwal dan berselingan antara BBM dan PPA. Sehingga mahasiswa tidak kerepotan dalam menunggu antrian.
Namun setelah dikonfirmasi dengan pihak BNI, justru BNI tak mengetahui ihwal perpindahan ini. Ini cukup mengejutkan Nurnahida saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (7/1). “Kami sama sekali belum mengetahui hal tersebut, surat pemberitahuan pun tak ada dari Unhas,” ujar Petugas Pengganti Sementara Pimpinan BNI cabang Unhas Tamalanrea.
Bagi Nurnahida, Unhas dan BNI sudah begitu lama melakukan kerjasama dan menjalin hubungan baik. Dan ia tak tahu mengapa terjadi perpindahan seperti ini dadakan tanpa konfirmasi sebelumnya. Pihak BNI seakan tak bisa menanggapi apa-apa, “Mungkin Unhas punya alasan tersendiri bagi mahasiswa,” tambah wanita yang biasa disapa Ida ini.
Selama membantu Unhas menangani transfer beasiswa, BNI beberapa kali mengalami beberapa kendala. Sering terjadinya kesalahan data baik penulisan rekening, nama bahkan penulihan nomor pokok mahasiswa. Akibatnya mahasiswa kembali direpotkan. Bahkan pihak BNI pun berkali-kali mengirimkan surat mengenai kesalahan tersebut tapi unhas pun hanya diam saja tanpa ada respon mengenai kesalahan.
Namun, di balik semua itu kerjasama dengan Unhas, yang jelas keuntungan akan diperoleh pihak BRI, yakni dengan bertambahnya jumlah nasabah. Dan bagi pihak BNI tetap mendapat keuntungan tersendiri yakni melalui pembayaran SPP yang disetor mahasiswa. (Ina/Mch)

Selanjutnya!

Asuhan Swasta Mencari Harapan

133 cleaning service Unhas di asuh oleh pihak swasta. Selain dengan upah di bawah standar pemerintah, mereka juga diikat dengan beragam kontrak kerja.


Suasana kampus masih sedikit lengang setelah liburan. Namun di pagi yang lembab itu, Prof Dr dr Idrus A Paturusi, SPbO seakan berniat memulai tahun ini dengan harapan akan adanya kedisiplinan. Inspeksi mendadak atau sidak pun dilakukan oleh rektor Unhas tersebut. Bersama beberapa staf dan jajarannya, ia melakukan peninjauan langsung di beberapa sudut kampus, Jumat (04/01).
Sidak kali ini sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sasarannya tidak hanya kinerja kepegawaian, kinerja Cleaning Service pun Idrus lirik. Awalnya, guru besar Fakultas Kedokteran ini tak menemukan banyak hal ganjil di daerah Teknik, Mipa dan sekitarnya. Namun saat mulai memasuki kawasan agrokompleks, khususnya area Fakultas Pertanian, senyuman Idrus mulai ’melempem’. Bagaimana tidak, seonggok kotoran hewan terlihat di depan matanya, tepatnya di sekitar Lecture Theatre (LT) 7. Idrus pun mengkomplain kepada Ovan, petugas kebersihan yang kebetulan lewat saat itu kemudian memintanya membersihkan kotoran tersebut.
Tapi, saat itu Ovan tampak ogah-ogahan menuruti perintah orang nomor satu Unhas itu. Karena mengganggap bahwa LT 7 bukan wilayah kerjanya. Tersentak oleh peristiwa itu, saat itu (jam berapa) juga rektor lalu mengumpulkan para Cleaning Cervice area agro kompleks untuk memberi arahan langsung di Jasper (Jasaboga Pertanian).
Arahan itu bak boom class bagi petugas kebersihan. Alhasil, hari-hari berikutnya area agrokompleks tampak lebih bersih. Bahkan kotoran yang melekat di sela-sela tegel pun tak luput dari target mereka -Petugas Kebersihan-.
Di sisi lain, geliat para petugas kebersihan diakui telah merubah atmosfir kampus. Namun di balik semuanya itu, riak-riak keluhan dan tuntutan kecil yang selama ini mereka pendam akhirnya membuncah juga.
Iwan -bukan nama sebenarnya- mengatakan, mereka harus bekerja selama enam hari kerja dengan waktu kerja lebih kurang sepuluh jam per harinya. CV Timur Jaya Utama (TJU) yang selama ini menaunginya hanya memberi upah bulanan sebesar Rp 460 ribu per bulan. Jumlah ini jauh dari standar Upah minimum regional Sulawesi Selatan yang ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sulsel sebesar Rp 700 ribu per bulan. Sumber: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Sulsel.
”Kita kerja di sini sekadar untuk bertahan hidup (baca:makan). Untuk aset masa depan itu tidak mungkin,” ungkap Iwan (samaran:red), yang bekerja di lantai dasar Perpustakaan Pusat.
Terdapat 133 petugas cleaning service (CS) yang mejeng di berbagai sudut kampus. Dan ternyata, bukan hanya CV TJU saja yang menjadi induk para CS. Ada tiga instansi lain yang juga mengambil untung dari inovasi rektor dalam hal kebersihan ini. Di antaranya, CV Prima Mitra, CV Rezky Jaya dan CV Targetama Clean. Semua area kerja instansi itu telah terpetakan, agar tak saling menyerobot atau saling tuding dalam menetapkan area.
TJU memiliki 49 orang CS, termasuk koordinator dan manajernya. THU bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan Gedung Baruga A Pettarani, PKP, Wisma Rambo, Masjid MPM, Gedung IPTEK, Fakultas Kedokteran dan Pascasarjana. CV Targetama Clean memiliki 42 orang CS, bertugas di fakultas-fakultas lain. Sementara CV Prima Mitra dan CV Rezky Jaya, dengan total personel sebanyak 46 orang, pihak ini bertanggung jawab terhadap kebersihan pekarangan kampus.
Kontrak Kerja Samar-Samar
CV TJU telah menjadi satu-satunya mitra keperecayaan universitas. Terbukti, dengan empat menjalin kerja sama, baik yang sebelumnya di fakultas dan belakanag tingkat Unhas.
Namun di balik itu, ternyata sistem manajemen CV TJU seakan samar-samar. Kontrak kerja sama yang selama ini menjadi pedoman dalam menjalankan tugas, malah tidak pernah ada transparansinya ke CS. Ari mengaku, tak pernah melihat peraturan kontrak tersebut. Tapi hal ini ditampik oleh Hamzah Anwar selaku manajer CV TJU saat dikonfirmasi. ”Selama ini mereka telah menandatangani kontrak berdasarkan kesepakatan atas isi kontrak,” katanya.
Mengenai upah, saat dikonfirmasi, Fauzy Basalama selaku Direktur CV TJU hanya mengemukakan alasan, masih banyak perusahaan lain yang upah karyawannya di bawah UMR. Dan ia menambahkan, baik urusan kontrak karyawan sampai dengan sistem upah, itu merupakan rahasia dapur perusahaan dan patut dirahasiakan demi keamanan data perusahaan.
Aturan kerja CS pun tak lepas dari kedisiplinan tingkat tinggi. Bila tidak masuk dalam sehari misalnya. Pihak instansi swasta yang menaungi akan memotong upah sebesar Rp 15 ribu per hari. ”Kalau pakai keterangan dokter bisa bagi dua dari dendanya, tapi untuk dapat surat keterangan dokter itu saya musti keluar berapa duit?,” tukas Ari (samaran,red).
Bagi pihak pengelola jasa kebersihan, Unhas hanya membeli jasa perusahaan mereka, jadi setiap jasa yang dipakai itulah yang kemudian dihitung dan dibayarkan sebagai gaji para CS. (Sni/Mch)

Selanjutnya!

No. 673/Tahun XXXIII/Awal November 2007

Mismanagement, I-MHERE Macet

Beberapa waktu lalu, Jurusan Farmasi dan Budi Daya Perairan Unhas, berhasil meraih program hibah kompetisi I-MHERE dengan total dana milyaran rupiah. Sayang, tindaklanjut program ini belum terlihat.

Setelah melewati empat kali perombakan, akhirnya kerja keras tim Unhas pun berbuah. Betapa tidak, proposal yang dikenal dengan istilah B1 (Improvement of Social Quality and Social Responsibilty) hasil kerjasama Farmasi dan Budi Daya Perairan (BDP) dinyatakan telah memenangkan proyek I-MHERE. Dana milyaran pun ada di depan mata. Namun tak sedikit dari sivitas Unhas bertanya-tanya tentang kelanjutan program ini.

Hubungan kerja sama Unhas dalam hal ini Farmasi dan BDP dengan Bank Dunia ini masih kelihatan samar-samar. Mahasiswa pun dapat merasakan hal ini. Terlihat banyaknya fasilitas yang belum terpenuhi. Gatot Wibowo selaku ketua BEM Perikanan mengeluhkan hal ini. Ia mengatakan bahwa sebelum penandatanganan kontrak, proyek ini telah menjanjikan sekian persen untuk Lembaga Mahasiswa Perikanan sebagaimana yang dilontarkan langsung oleh ketua tim proyek. Namun, pengalokasian dana untuk lembaga mahasiswa sampai sekarang belum ada. Tidak adanya transparansi dana dianggap sebagian mahasiswa sebagai salah satu kendala.

Dr Ir Gunarto Latama MSc, koordinator program studi BDP, mengatakan bahwa pemenuhan fasilitas belum terealisasi karena belum ada kucuran dana. Makanya, program kerja yang telah dikonsep dan tertuang di dalam proposal masih belum berjalan sama sekali. Berkaitan alokasi dana untuk lembaga mahasiswa, salah satu penyusun proposal ini memberikan pernyataan berbeda. ”Alokasi dana proyek ini hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang kurang mampu,” lanjutnya.

Serupa dengan pernyataan Gunarto, Dr Mariyanti A Manggau yang menjadi staff Farmasi juga menyatakan hal serupa. Bahwa selama ini program I-MHERE memang terkendala dana. Lebih jauh tentang I-MHERE, Mariyanti mengatakan bahwa dana I-MHERE ini adalah utang dari Bank Dunia dan yang akan melunasinya adalah pemerintah. Dengan kata lain, ini adalah hibah dari pemerintah.

Ibarat terkendala komunikasi, pernyataan Dr Ir Rusnadi Padjung MSc berbeda lagi. Rusnadi selaku Director Executive I-MHERE Unhas menjelaskan bahwa dana Program I-MHERE B1 sebesar 10 Milyar sudah ada sejak satu tahun lalu. Tepatnya Desember 2006, dana tersebut telah diterima dan masuk dalam rekening I-MHERE Unhas. Program I-MHERE B1 ini diperuntukkan untuk peningkatan relevansi dan sosial responsibility Universitas melalui penguatan jurusan. Sedang Program I-MHERE B2A (Strengthening Institutional Management In Auto Nomous Public Education Institution) untuk perbaikan manajemen mutu yang sehat bagi universitas. Dana untuk B2A ini senilai 3,9 Milyar dan baru masuk pada akhir Oktober lalu.

Buruknya koordinasi tim I-MHERE mengakibatkan pelaksanaan proyek ini tertahan alias belum jalan. Mariyanti terkejut ketika baru mengetahui bahwa ternyata dana sudah ada sejak tahun lalu. ”Itu mi juga. Sekarang sudah kurang koordinasi. Semuanya (tim I-MHERE, red) sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Hanya pada saat penyusunan proposal saja, komunikasi kami lancar," tandas Mariyanti.

Kurangnya komunikasi dari rektorat ke jurusan menyebabkan tejadinya kerancuan pemberitaan tentang pengalokasian dana I-MHERE Unhas. Tetapi terkait dengan ketidaktahuan Gunarto dan Mariyanti, Rusnadi justru menegaskan lain. Rusnadi malah beranggapan bahwa seharusnya pihak jurusanlah yang mengkomunikasikan hal itu ke atas (Director Executive I-MHERE, red). Pun Rusnadi menegaskan bahwa dana tersebut memang tidak diberikan kepada pihak jurusan. Akan tetapi, dana tersebut dikelola oleh orang yang menjalankan proyek dan dibelanjakan sesuai dengan program. Orang yang menjalankan proyek ini disebut Person In Charge (PIC) dan ini belum terbentuk. Dan menurut Rusnadi, jalannya proyek ini sangat bergantung pada PIC.

Walaupun program I-MHERE telah dinyatakan No Objection Letter (NOL) atau tidak ada lagi masalah dengan proposal tersebut. Hingga kini dana tersebut belum tersentuh program dalam proposal itu. Padahal batas waktu pengerjaan yang diberikan Bank Dunia, misalnya untuk B1 adalah dua tahun. Satu tahun keberadaan dana I-MHERE tetapi keberlangsungan program ini nyatanya masih belum jelas.

Akibat ketidakjelasan itu, terjadi perbedaan persepsi ataupun statement antara mahasiswa, staff Farmasi, koordinator program studi BDP, dan Director Executive I-MHERE. Belum lagi program I-MHERE yang dananya tidak sedikit ini dirasa masih kurang sosialisasi dan transparansinya bagi mahasiswa. "Kami (mahasiswa, red) mengharapkan adanya transparansi terhadap penggunaan dana I-MHERE ini," harap Gatot.
M02, M45, M57, M65/ Ayh

Selanjutnya!

Heroisme tak Lagi Dihargai

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan jasa para pahlawannya, lantas sejauh mana kita memaknainya dan menghargainya?

Kemerdekaan yang kita rasakan ini merupakan hasil dari perjuangan dan cucuran darah dari para pahlawan yang telah gugur untuk menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam memeroleh kemerdekaan, banyak tantangan dan rintangan yang dilalui, baik dari dalam maupun dari luar. Salah satu ancaman itu adalah serangan pasukan sekutu yang membonceng pasukan Belanda (NICA). Rakyat Indonesia saat itu terus melakukan perlawanan. Hingga puncaknya, pada 10 November 1945, yang dikenal sebagai hari pahlawan.

Saat itu, di kota Surabaya, arek-arek Suroboyo berjuang melawan pasukan sekutu. Dalam pertempuran sengit itu, para pejuang hanya bersenjatakan bambu runcing dan senjata-senjata tradisional lainnya. Sementara pasukan Belanda dilengkapi persenjataan canggih. Keadaan itu tak membuat semangat juang para pemuda Surabaya goyah.. bung Tomo, dengan semboyan ‘rawe-rawe rantas malang-malang tunta,’ mampu membakar semangat rakyat Surabaya untuk melawan penjajah.

Bung Tomo merupakan salah seorang pejuang yang namanya selalu disebut-sebut setiap perayaan hari pahlawan. Namun, heroisme sepuluh November terasa sirna, tatkala pria yang bernama lengkap Soetomo itu, ternyata namanya belum tercatat di lembaran negara sebagai sosok pahlawan nasional.

Ini merupakan salah satu gambaran, jasa pahlawan masih terabaikan atau bahkan terlupakan. Fenomena yang berkembang memperlihatkan kurangnya perhatian terhadap pentingnya mengenang dan memaknai jasa-jasa para pahlawan di hati tiap warganegara, khususnya di kalangan mahasiswa sebagai generasi muda. Setiap tahun, peringatan hari Pahlawan sekadar seremonial semata. Padahal, terdapat esensi yang sangat berharga dalam hari bersejarah itu. Suatu esensi yang sangat agung dan sangat luhur untuk kita junjung tinggi, yaitu spirit patrotisme dan nasionalisme terhadap bangsa kita ini. Momentum hari pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November seharusnya dapat menjadi renungan dalam menghargai jasa-jasa para pahlawan, tetapi akhir ini juga mulai terlupakan.

Lantas Apa yang menyebabkan esensi ini luntur? Dr Edward L Polinggomang, mengungkapkan adanya perbedaan persepsi mengenai konsep pahlawan itu sendiri, sehingga mengakibatkan kurangnya kepercayaan terhadap jasa para pahlawan. “Konsep pahlawan yang dianut masyarakat adalah seseorang yang berjasa melawan kolonial, menciptakan Indonesia yang bersatu. Namun, mereka melupakan bahwa seorang pahlawan itu juga harus layak menjadi panutan rakyat,” ujarnya.

Apakah memang terjadi perbedaan persepsi ataukah civitas akademika memang tak perduli dengan sejarah para pahlawannya? Rahmat Hidayat, mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan Fisip, mengungkapkan penjajahan budaya asing menyebabkan terkikisnya nasionalisme dari hati para pemuda. “Mahasiswa tidak lagi pernah disuguhi kegiatan-kegiatan yang berusaha mengingatkannya akan jasa pahlawan. Momen-momen seperti perayaan dan pengapresiasian jasa pahlawan, tidak pernah lagi mereka dapatkan. Teman-teman semakin larut dengan budaya-budaya asing dan mengesampingkan budaya lokal,” tuturnya.

Lebih lanjut Rahmat mencontohkan, beberapa dari kita lebih bangga berbicara tentang Karl Marx, Che Guevara, serta pahlawan-pahlawan asing lainnya. Namun tidak pernah mengenal lebih jauh dengan keberanian Sultan Hasanuddin serta pahlawan-pahlawan yang berasal dari daerah sendiri. Momentum hari pahlawan bertujuan untuk mencegah amnesia sejarah. Jangan sampai kita melupakan perjuangan para pahlawan kita dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan jasa para pahlawannya.
(M12,M55,M01,M66/Ikb)

Selanjutnya!

Menyorot Akar Degradasi Nilai Intelektual

Kampus tidak bisa dipisahkan dari kebiasaan berdiskusi, membaca, menulis, berorganisasi, dan sejumlah predikat lain. Namun kebiasaan demikian mulai langka. Regulasi akademik dan globalisasi, dituding sebagai penyebab.

Boleh jadi kegalauan Narda ST, alumni Fakultas Teknik Unhas angkatan 1992 atas menurunnya budaya intelektual mahasiswa Universitas Hasanuddin belakangan ini, dipicu oleh arus modernisasi yang kian tak terbendung. Kekuatan globalisasi masuk dengan kuat menusuk sampai sudut-sudut kampus. Mahasiswa yang selama ini menyandang predikat Agent of Social Control, telah terbuai dengan sistem yang ada dan malah tak mampu memberikan kontrol sebagaimana mestinya. Jangankan kontrol pada penentu kebijakan (pemerintah), lingkungan sendiri (kampus) pun nyaris tak lagi terdengar. Budaya baca dan diskusi yang dulu diagung-agungkan oleh kalangan kampus, sekarang tak lagi membumi.

”Dulu kondisi sangat sulit. Referensi dan literatur-literatur berkualitas sangat minim. Diskusi di koridor-koridor kampus merupakan pilihan alternatif. Kami tidak hanya mendiskusikan materi perkuliahan, tapi juga isu-isu kebangsaan yang lagi hangat pada masa itu. Kami kerap mendatangkan senior dan tokoh-tokoh yang kami nilai berkompeten untuk berdiskusi,” papar Narda, mengambarkan suasana intelektual semasa Ia mahasiswa.

Salah satu faktor yang disinyalir menggerus nilai-nilai intelektual itu adalah tarikan arus globalisasi yang tidak mampu diantisipasi dengan bijak. Mengutip pendapat A Naharuddin SIp MSi, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Unhas yang juga mantan aktivis mahasiswa 1998, mengatakan bahwa arus globalisasi telah menumbuhkembangkan pragmatisme di kalangan mahasiswa. Kondisi ini terlihat dengan semakin menurunnya tingkat kepekaan mahasiswa terhadap kondisi lingkungan dan permasalahan sosial yang terjadi di sekitarnya. Hadirnya individualisme di kalangan mahasiswa, juga ditengarai sebagai produk globalisasi. Nilai-nilai pragmatisme ini dianggap salah satu penyebab menurunnya minat mahasiswa untuk membaca, menulis dan berdiskusi.

Ini sungguh ironi, pasalnya budaya intelektual seperti membaca, menulis dan berdiskusi merupakan esensi terdalam dari kehidupan mahasiswa. Tanpa itu sulit diharapkan munculnya gagasan-gagasan cemerlang dalam dinamika intelektual mahasiswa.

Naharuddin juga menyoroti regulasi akademik yang ditetapkan universitas. Regulasi akademik yang ada sekarangt, telah memangkas masa studi mahasiswa. ”Ini mendorong mahasiswa kemudian sibuk dengan persoalan bagaimana dapat selesai dari kampus secepatnya,” papar lelaki yang akrab dipanggil Pak Oceng oleh mahasiswanya ini.

Terkait pengaruh globalisasi tersebut, Alwy Rachman, Dosen Fakultas Sastra Unhas memberikan penilaian yang sebaliknya. Globalisasi hanya menggeser model pengembangan budaya intelektual. ”Terjadi transisi model pengembangan budaya intelektual. Diskusi misalnya, tidak lagi dikoridor kampus tapi lewat aplikasi teknologi. Segmennya juga semakin luas, menjangkau hingga lintas universitas. Ini yang kemudian tidak begitu nampak,” papar Alwi.

Namun bukan berarti globalisasi bebas nilai. Hadirnya media internet dan beragamnya media transformasi ilmu pengetahuan yang ditawarkan korporasi memengaruhi fokus pengembangan budaya intelektual. Mahasiswa kemudian cenderung mengikuti trend yang ditawarkan oleh korporasi (tuntutan pasar). ”Imbasnya nanti pada dosen. Mahasiswa tidak lagi menganggap dosen sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Tersedia banyak sumber lain dalam proses transformasi ilmu pengetahuan,” papar direktur Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin (Lephas) ini.

Oleh karenanya Dosen harus memberikan tanggapan yang serius. Jika tidak, bukan tidak mungkin di masa depan, mahasiswa tidak lagi membutuhkan dosen. Kehadiran sumber-sumber pengetahuan baru sebagai imbas globalisasi akan menggantikan peranan dosen. Sorotan mengenai menurunnya budaya intelektual di kalangan mahasiswa juga mesti dialamatkan pada dosen. Betapa masih minimnya kuantitas dosen yang mau belajar dan melakukan diskusi-diskusi untuk meningkatkan kepekaan intelektual.

Menanggapi sorotan terhadap menurunnya minat pengembangan budaya intelektual mahasiwa, M Ikbal, ketua Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Ekonomi Unhas bertekad menguatkan kembali proses kaderisasi ditingkatan lembaga kemahasiswaan. ”Proses kaderisasi selama ini begitu rapuh. Selain itu kekuatan luar juga telah menumbuhkan hedonisme dan apatisme gerakan intelektual,” papar mahasiswa angkatan 2003 ini.

Senada dengan Ikbal, Awaludin menilai kaderisasi di lembaga mahasiswa adalah fondasi dasar untuk menumbuhkembangkan budaya intelektual di kalangan mahasiswa. Kematangan intelektual itu pun sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang dari setiap masa pasti berbeda. ”Setiap zaman membawa warna tersendiri, oleh karena itu mari kita bangun dinamika intelekual yang baik pada masa kita,” papar ketua BEM Fakultas Teknik ini dengan optimis.
(M29, M53, M59/Din)

Selanjutnya!

Mengemas FK dengan ISO

Setelah berhasil mendapat acungan jempol dengan menggaet mahasiswa asal Negeri Jiran Malaysia, kini Fakultas Kedokteran (FK) tengah berbenah diri demi mendapatkan sertifikasi ISO 9001 : 2000. Sebuah standarisasi mutu bertaraf internasional.

Sesekali percakapan di ruangan pembantu dekan FK itu dibumbuinya dengan senyuman. Tak jarang pula ia bertutur dengan aksen serius. dr Mahmud Gaz Nawie Ph D Sp PA, Pembantu Dekan IV FK saat itu memang sedang menjamu tamu penting. Ia adalah Alvin Andiharu, konsultan dari Premisys Consulting, sebuah badan sertifikasi ISO (International Standardization for Organization).

Alvin nampak mendengarkan Mahmud dengan penuh perhatian. Sejak 20 Agustus lalu, Alvin telah menjalankan fungsinya sebagai konsultan ISO. Baginya, menjalani konsultasi di FK tak jauh beda dengan tempat klien-kliennya yang lain. Namun khusus untuk FK, Alvin mengaku memberi penilaian sedikit khsusus, sebab tahap-tahap sertifikasi mutu internasional bagi sebuah institusi pendidikan haruslah terperinci. Hal itu dikarenakan target yang ingin dicapai ialah ISO 9001-2000.

“Beberapa bulan ini kami telah memerhatikan sistem kerja di FK, melakukan training yang melibatkan tim ISO sendiri, juga nantinya akan melakukan konsultasi pembentukan sistem pada bulan desember mendatang, lalu melakukan sosialisasi dan implementasi dan terakhir melakukan audit,” tukas Alvin.

Geliat FK untuk go international ini sudah terlihat sejak lima tahun terakhir, saat mahasiswa asing mulai berkuliah di sana. Setelah memperoleh pengakuan lokal, yakni dari pihak Badan Akreditasi Nasional, birokrat FK sepertinya melihat sebuah celah baru untuk melangkah lebih maju. Menurut Drs Alimin Bado MS Kepala Biro Akademik Unhas, upaya yang dilakukan FK ini adalah demi menarik peluang go internasional, dengan memenuhi standar mutu internasional tersebut.

Sebenarnya, rencana penerapan ISO 9001:2000 sudah ada sejak Dr. Irawan Yusuf menjabat sebagai Dekan FK, tepatnya setahun lalu. Namun baru terlaksana pada bulan Agustus tahun ini.

Alimin menganggap hal ini sebagai suatu terobosan baru bagi mutu pelayanan. Bila berhasil, FK akan menjadi fakultas pertama di Unhas yang mendapatkan sertifikasi ISO. Jika hasilnya memuaskan, maka FK akan direkomendasikan untuk mendapatkan pengakuan dari badan sertifikasi sekaligus dari badan akreditasi.

Prosedur ISO
ISO 9001:2000 serupa dengan Standar Nasional Indonesia- SNI 19-9001-2001. Sistem manajemen ini berguna untuk mengendalikan dan mengarahkan organisasi dalam Perbaikan dan pengukuran mutu secara terus-menerus, untuk mengeliminasi variasi dengan menggunakan alat-alat statistik.

Pihak Birokrat FK menginginkan sertifikasi ini, karena mengharapkan manajemen kerja yang terstruktur, tercatat dan terjamin. Namun untuk mendapatkan sertifikasi ini, FK terlebih dahulu harus melalui tiga tahap, yakni pra-sertifikasi, sertifikasi dan pasca-sertifikasi.

“Saat ini FK masih berada di tahap pra-sertifikasi atau tahap audit dan target tercapainya sertifikat yaitu pada Desember tahun depan,” tutur Alvin Andiharu selaku konsultan FK. Pada tahap ini, badan sertifikasi akan meminta beberapa dokumentasi yang dibutuhkan, umumnya pedoman mutu, prosedur-prosedur, serta struktur organisasi. Setelah hal ini dapat diterima oleh badan sertifikasi, maka akan lanjut ke tahap sertifikasi.

Tahap selanjutnya berisi evaluasi, dan pelatihan yang akan melibatkan tim ISO sendiri. Dan tahap ketiga, yaitu pasca-sertifikasi. Dalam tahap ini, surveillance audit akan dilakukan dalam interval waktu yang teratur, untuk melihat bagaimana kinerja sistem manajemen mutu setelah sertifikasi.

Untuk mendapatkan pengakuan internasional tersebut, yang harus diutamakan adalah kepuasan pelanggan. Pelanggan disini pastilah mahasiswa. Namun saat proses sertifikasi ini sudah di depan mata, nampaknya masih banyak mahasiswa FK yang kurang paham dengan ISO. ”Sosialisasinya masih dalam bentuk pamflet dan spanduk, kalau dalam bentuk diskusi masih belum ada,” ungkap Anang mahasiswa FK angkatan 2003.

Meski begitu, tim ISO 9001:2000 di FK telah matang dibentuk. Dengan dipimpin langsung oleh dekan dan pembantu dekan IV. Tim tersebut disiapkan ruangan tersendiri dan berperan sebagai pengawas dan melakukan beragam kerjasama dengan para konsultan badan serifikasi, dalam hal mengontrol dan mengawasi mutu pelayanan FK.

Alimin Bado menjelaskan, bila ingin survive maka harus peduli pada sistem pelayanan. FK dalam hal ini berupaya penuh untuk mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2000, dan alimin berharap, jejak FK ini bisa menjadi teladan bagi fakultas lain di Unhas.
(M04, M13,M52,M58 /Mch)

Selanjutnya!